Ketua Komisi IV DPRD Mojokerto dan Kades Brangkal Percayakan Koordinasi Publikasi kepada PWMR

Ketua Komisi IV DPRD Mojokerto dan Kades Brangkal Percayakan Koordinasi Publikasi kepada PWMR

 

MOJOKERTO, Majapahitpos.com – Persatuan Wartawan Mojokerto Raya (PWMR) mendapat kepercayaan untuk mengoordinasikan publikasi kegiatan Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Mojokerto, M. Agus Fauzan, bersama Kepala Desa Brangkal, Nur Eli Suryani. Kepercayaan tersebut disampaikan saat keduanya melakukan kunjungan ke Kantor PWMR pada Jumat malam (13/11/2026).

 

Pertemuan yang berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban tersebut sekaligus menjadi momentum silaturahmi serta pembahasan mengenai penataan mekanisme kerja sama publikasi antara unsur pemerintahan, legislatif, dan insan pers.

 

Kehadiran M. Agus Fauzan juga menjadi bentuk apresiasi kepada PWMR atas keterlibatan 15 media anggotanya dalam meliput kegiatan pelantikan dan rotasi empat perangkat Desa Brangkal beberapa waktu lalu.

 

Dalam sambutannya, Agus Fauzan menyampaikan terima kasih kepada seluruh anggota PWMR yang telah berpartisipasi dalam publikasi kegiatan pemerintahan desa.

 

Menurutnya, media memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi sekaligus menjadi sarana dokumentasi berbagai kegiatan pemerintahan agar diketahui masyarakat luas.

 

“Terima kasih kepada PWMR yang telah meliput kegiatan pelantikan dan rotasi perangkat Desa Brangkal,” ujar Agus Fauzan.

 

Ia berharap pemberitaan media dapat membantu masyarakat mengetahui berbagai kegiatan, program, serta kebijakan pemerintah yang berkaitan langsung dengan kepentingan publik.

 

Dalam kesempatan tersebut, Agus Fauzan juga menyoroti pentingnya penataan koordinasi publikasi media agar pelaksanaan peliputan lebih tertib, terorganisir, dan memiliki mekanisme yang jelas.

 

Menurutnya, koordinasi publikasi dalam sejumlah kegiatan yang berkaitan dengan dirinya maupun Pemerintah Desa Brangkal selama ini perlu ditata lebih baik, mulai dari proses komunikasi, peliputan, hingga kepastian berita yang benar-benar ditayangkan.

 

Atas dasar pertimbangan tersebut, ia menyampaikan bahwa koordinasi publikasi kegiatan Komisi IV DPRD Kabupaten Mojokerto maupun kegiatan Pemerintah Desa Brangkal ke depan akan diarahkan melalui PWMR.

 

Langkah ini diharapkan dapat mempermudah komunikasi antara narasumber dan media sekaligus memastikan kegiatan yang dipublikasikan benar-benar memiliki hasil pemberitaan

 

Untuk menjalankan mekanisme tersebut, Agus Fauzan menyampaikan bahwa koordinasi publikasi dilakukan melalui satu pintu, yakni Ketua PWMR, Jayak Mardiansyah.

 

“Jadi satu pintu melalui Ketua PWMR Jayak Mardiansyah untuk honor publikasinya,” tegasnya.

 

Ia juga menjelaskan bahwa mekanisme honor publikasi di luar koordinasi PWMR tidak termasuk dalam skema kerja sama yang dibicarakan dalam pertemuan tersebut.

 

Penataan koordinasi ini diharapkan menjadi langkah untuk memperjelas komunikasi, administrasi, serta pertanggungjawaban hasil publikasi.

 

Meski demikian, pelaksanaan tugas jurnalistik tetap harus mengedepankan profesionalitas, independensi, fakta, dan kode etik jurnalistik.

 

Agus Fauzan berharap wartawan yang terlibat tidak sekadar hadir dalam kegiatan, tetapi juga benar-benar melaksanakan peliputan dan menghasilkan berita yang layak disampaikan kepada masyarakat.

 

 

Sementara itu, Ketua PWMR, Jayak Mardiansyah, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Mojokerto dan Kepala Desa Brangkal atas kepercayaan yang diberikan kepada organisasinya.

 

“Terima kasih atas kepercayaan Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Mojokerto dan Kepala Desa Brangkal. Semoga kerja sama publikasi media ini terus berjalan dengan baik,” ujar Jayak.

 

Ia berharap sinergi tersebut dapat memberikan manfaat lebih luas, khususnya dalam menyampaikan informasi mengenai kegiatan pemerintahan, pembangunan, serta program-program yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.

 

Jayak juga berharap semakin banyak narasumber, baik dari organisasi perangkat daerah (OPD), lembaga pemerintahan, anggota DPRD, camat, maupun kepala desa di wilayah Kota dan Kabupaten Mojokerto, yang menjalin komunikasi dan mempercayakan koordinasi publikasinya kepada PWMR.

 

Menurutnya, selama ini anggota PWMR telah membangun komunikasi serta menjalin kerja sama dengan sejumlah OPD di lingkungan Pemerintah Kota maupun Pemerintah Kabupaten Mojokerto.

 

 

Dalam pertemuan tersebut, Jayak juga menyinggung persoalan koordinasi yang kerap muncul ketika berlangsung kegiatan pelantikan perangkat desa maupun agenda reses anggota DPRD.

 

Menurutnya, dalam kegiatan semacam itu terkadang banyak pihak yang mengatasnamakan wartawan hadir di lokasi. Kondisi tersebut dapat menyulitkan penyelenggara dalam melakukan koordinasi apabila tidak disertai mekanisme yang jelas.

 

Karena itu, sistem koordinasi satu pintu melalui PWMR diharapkan dapat menjadi salah satu solusi untuk menciptakan pelaksanaan publikasi yang lebih tertib, terukur, dan profesional.

 

Namun, penataan koordinasi tersebut tetap harus menghormati kebebasan pers serta hak setiap wartawan untuk menjalankan tugas jurnalistik secara independen.

 

Jayak Mardiansyah turut menjelaskan bahwa mekanisme kerja sama publikasi yang dibicarakan mengedepankan transparansi dan hasil kerja nyata.

 

Dalam skema tersebut, honor publikasi direncanakan diberikan setelah berita benar-benar ditayangkan oleh media anggota PWMR, sehingga hasil pekerjaan jurnalistik dapat dibuktikan melalui tautan pemberitaan.

 

Sebanyak 15 media anggota PWMR direncanakan terlibat dalam mekanisme publikasi tersebut.

 

Skema ini diharapkan dapat memberikan kejelasan mengenai proses koordinasi dan hasil publikasi, sekaligus mempermudah narasumber dalam melakukan evaluasi terhadap kegiatan pemberitaan.

 

Kepercayaan yang diberikan kepada PWMR menjadi momentum untuk memperkuat komunikasi antara lembaga legislatif, pemerintah desa, dan insan pers.

 

Sebagai anggota DPRD, Ketua Komisi IV memiliki tanggung jawab menjalankan fungsi legislatif sesuai bidang tugasnya serta memperjuangkan aspirasi masyarakat.

 

Sementara itu, pemerintah desa berperan langsung dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat di tingkat desa. Di sisi lain, media memiliki tanggung jawab menyampaikan informasi secara akurat, berimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

 

Sinergi ketiga unsur tersebut diharapkan tidak hanya berorientasi pada publikasi kegiatan seremonial, tetapi juga mampu menghadirkan informasi yang edukatif, transparan, dan bermanfaat bagi masyarakat.

 

Pertemuan di Kantor PWMR pada Jumat malam (13/11/2026) tersebut diharapkan menjadi awal koordinasi publikasi yang lebih tertata.

 

Dengan tetap menjunjung tinggi independensi pers, kebebasan jurnalistik, dan kode etik profesi, PWMR diharapkan dapat menjalankan perannya sebagai wadah koordinasi media sekaligus mitra penyampaian informasi kepada masyarakat.

Red. MM

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *